Pengadilan Negeri Tobelo

Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru, Sema Nomor 6 Tahun 2020

Tanggal 05 Juni 2020, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Bapak Muhammd Syarifuddin telah menetapkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya dalam Tatanan Normal Baru. Di dalam Surat Edaran tersebut diminta kepada seluruh Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya untuk memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Penekanan  pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 adalah Pimpinan Pengadilan / Pimpinan Satuan Kerja mengatur dan memastikan sistem kerja secara akuntabel dan selektif di lingkungan unit kerja masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan, selanjutnya pelaksanaan kedinasan agar mengutamakan bekerja di kantor (work from office) namun tidak mengesampingkan pelaksanaan kedinasan bekerja dari rumah (work from home) yang dilaksanakan secara selekstif sesuai dengan ketentuan Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya serta Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020.

Yang juga perlu diperhatikan dalam Sema tersebut adalah terkait dengan pelaksanaan sidang perkara pidana yang dilakukan secara daring/ teleconference agar tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05. Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.

Secara garis besar maka dapat diketahui bahwa Pimpinan Mahkamah Agung melalui Sema No. 6 Tahun 2020 memberi arahan tentang bagaimana pelaksanaan administrasi perkara, administrasi umum, hingga jalannya persidangan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan standar pelayanan sehingga kualitas pelayanan publik tidak terganggu namun tetap mengutamakan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan perkantoran di lingkungan satuan kerja.