Pengadilan Negeri Tobelo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI TOBELO

MEMBERIKAN

KAMI SIAP

PELAYANAN PRIMA & PUTUSAN YANG BERKUALITAS

MENUJU

WILAYAH BEBAS KORUPSI & WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

ZONA INTEGRITAS
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

PERIODE JULI S/D DESEMBER 2020

NILAI

RESPONDEN

MUTU PELAYANAN

89,05

JUMLAH: 100 ORANG

UMUR

Laki-Laki: 62%

20-30: 23%

41-50: 20%

>51: 6%

31-40: 53%

Perempuan: 44%

BAIK

PERIODE JULI S/D DESEMBER 2020

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

MUTU PELAYANAN

4

KINERJA UNIT PELAYANAN

BERSIH DARI KORUPSI

RESPONDEN

JUMLAH: 100 ORANG

Laki-Laki: 62%

Perempuan: 44%

UMUR

20-30: 37%

31-40: 39%

41-50: 21%

>51: 3%

STOP
KORUPSI, SUAP, & PUNGLI
WASPADA PENYEBARAN & CEGAH PENULARAN
COVID-19
GUNAKAN SABUN
JAUHI KERUMUNAN
CUCI TANGAN
GUNAKAN DISINFEKTAN
HINDARI JABAT TANGAN
GUNAKAN MASKER
SILAHKAN NILAI KAMI
Slider

Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata yang diselesaikan dengan tata cara yang sederhana.

Pengadilan Negeri Tobelo memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat.

Masyarakat dapat melakukan Pengaduan terhadap Pengadilan Negeri Tobelo manakala kurang puas terhadap layanan dan hal lainnya.

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keputusan Dirjen Badilum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018

Berdasarkan hasil evaluasi pada pengadilan dan untuk tertib penyusunan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) oleh penyelenggara arsip perlu dibuatkan pedoman. Oleh karena itu telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 tentang Pedoman Pemberkasan Arsip Perkara yang Telah Diminutasi pada Pengadilan Tingkat Pertama. ———-Download Klik Disini———-

SE Dirjen Badilum MARI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Larangan Hakim Berpolitik

DOWNLOAD DISINI Latar Belakang  Memperhatikan status Hakim sebagai Pejabat Negara yang mempunyai kewenangan yudisial, termasuk didalamnya memutuskan perkara-perakara pidana yang timbul terkait pelaksanaan pemilu serta memperhatikan meningkatnya suhu politik dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka setiap Hakim wajib menjaga netralitas baik dalam sikap, perkataan maupun perbuatannya. Maksud dan Tujuan Untuk menjaga marwah Hakim … Baca Selengkapnya SE Dirjen Badilum MARI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Larangan Hakim Berpolitik

Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru, Sema Nomor 6 Tahun 2020

Tanggal 05 Juni 2020, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Bapak Muhammd Syarifuddin telah menetapkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya dalam Tatanan Normal Baru. Di dalam Surat Edaran tersebut diminta kepada seluruh Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah … Baca Selengkapnya Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru, Sema Nomor 6 Tahun 2020