Sema Nomor 2 Tahun 2018
>>>>Download SEMA Nomor 2 Tahun 2018 di sini<<<< Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan.
Peraturan
Keputusan Dirjen Badilum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018
Berdasarkan hasil evaluasi pada pengadilan dan untuk tertib penyusunan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) oleh penyelenggara arsip perlu dibuatkan pedoman. Oleh karena itu telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 tentang Pedoman Pemberkasan Arsip Perkara yang Telah Diminutasi pada Pengadilan Tingkat Pertama. ———-Download Klik Disini———-
SE Dirjen Badilum MARI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Larangan Hakim Berpolitik
DOWNLOAD DISINI Latar Belakang Memperhatikan status Hakim sebagai Pejabat Negara yang mempunyai kewenangan yudisial, termasuk didalamnya memutuskan perkara-perakara pidana yang timbul terkait pelaksanaan pemilu serta memperhatikan meningkatnya suhu politik dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka setiap Hakim wajib menjaga netralitas baik dalam sikap, perkataan maupun perbuatannya. Maksud dan Tujuan Untuk menjaga marwah Hakim … Baca Selengkapnya SE Dirjen Badilum MARI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Larangan Hakim Berpolitik
Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru, Sema Nomor 6 Tahun 2020
Tanggal 05 Juni 2020, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Bapak Muhammd Syarifuddin telah menetapkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya dalam Tatanan Normal Baru. Di dalam Surat Edaran tersebut diminta kepada seluruh Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah … Baca Selengkapnya Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru, Sema Nomor 6 Tahun 2020