Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata yang diselesaikan dengan tata cara yang sederhana.
Pengadilan Negeri Tobelo memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat.
E- Court adalah aplikasi layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendataran perkara, pembayaran biaya panjar perkara, pemanngilan sidang, dan persidangan secara elektronik.
Eraterang adalah aplikasi berbasis web yang ditujukan untuk pembuatan surat keterangan secara elektronik.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah bentuk layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tobelo guna mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan alur pelayanan yang terkumpul dalam satu ruangan.
Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) adalah aplikasi teknologi berbasis web guna pelaporan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan pegawai.
Masyarakat dapat melakukan Pengaduan terhadap Pengadilan Negeri Tobelo manakala kurang puas terhadap layanan dan hal lainnya.
>>>>Download SEMA Nomor 2 Tahun 2018 di sini<<<< Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan.
Berdasarkan hasil evaluasi pada pengadilan dan untuk tertib penyusunan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) oleh penyelenggara arsip perlu dibuatkan pedoman. Oleh karena itu telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 tentang Pedoman Pemberkasan Arsip Perkara yang Telah Diminutasi pada Pengadilan Tingkat Pertama. ———-Download Klik Disini———-
DOWNLOAD DISINI Latar Belakang Memperhatikan status Hakim sebagai Pejabat Negara yang mempunyai kewenangan yudisial, termasuk didalamnya memutuskan perkara-perakara pidana yang timbul terkait pelaksanaan pemilu serta memperhatikan meningkatnya suhu politik dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka setiap Hakim wajib menjaga netralitas baik dalam sikap, perkataan maupun perbuatannya. Maksud dan Tujuan Untuk menjaga marwah Hakim … Baca Selengkapnya SE Dirjen Badilum MARI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Larangan Hakim Berpolitik
Tanggal 05 Juni 2020, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Bapak Muhammd Syarifuddin telah menetapkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya dalam Tatanan Normal Baru. Di dalam Surat Edaran tersebut diminta kepada seluruh Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah … Baca Selengkapnya Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru, Sema Nomor 6 Tahun 2020