Pengadilan Negeri Tobelo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI TOBELO

MEMBERIKAN

KAMI SIAP

PELAYANAN PRIMA & PUTUSAN YANG BERKUALITAS

MENUJU

WILAYAH BEBAS KORUPSI & WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

ZONA INTEGRITAS
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

PERIODE JULI S/D DESEMBER 2020

NILAI

RESPONDEN

MUTU PELAYANAN

89,05

JUMLAH: 100 ORANG

UMUR

Laki-Laki: 62%

20-30: 23%

41-50: 20%

>51: 6%

31-40: 53%

Perempuan: 44%

BAIK

PERIODE JULI S/D DESEMBER 2020

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

MUTU PELAYANAN

4

KINERJA UNIT PELAYANAN

BERSIH DARI KORUPSI

RESPONDEN

JUMLAH: 100 ORANG

Laki-Laki: 62%

Perempuan: 44%

UMUR

20-30: 37%

31-40: 39%

41-50: 21%

>51: 3%

STOP
KORUPSI, SUAP, & PUNGLI
WASPADA PENYEBARAN & CEGAH PENULARAN
COVID-19
GUNAKAN SABUN
JAUHI KERUMUNAN
CUCI TANGAN
GUNAKAN DISINFEKTAN
HINDARI JABAT TANGAN
GUNAKAN MASKER
SILAHKAN NILAI KAMI
Slider

Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata yang diselesaikan dengan tata cara yang sederhana.

Pengadilan Negeri Tobelo memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat.

Masyarakat dapat melakukan Pengaduan terhadap Pengadilan Negeri Tobelo manakala kurang puas terhadap layanan dan hal lainnya.

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru, Sema Nomor 6 Tahun 2020

Tanggal 05 Juni 2020, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Bapak Muhammd Syarifuddin telah menetapkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya dalam Tatanan Normal Baru. Di dalam Surat Edaran tersebut diminta kepada seluruh Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah … Baca Selengkapnya Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru, Sema Nomor 6 Tahun 2020

Standar Biaya Rumah Dinas Dan Transportasi Hakim

Telah Ditetapkan Standar Biaya Rumah Dinas dan Transportasi Hakim Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1068/SEK/SK/XII/2019 tentang Standar Biaya Sewa Rumah Dinas dan Transportasi Hakim Bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2020 Sampai dengan Tahun Anggaran 2022. DOWNLOAD SK … Baca Selengkapnya Standar Biaya Rumah Dinas Dan Transportasi Hakim

Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CPNS Mahkamah Agung

Memperhatikan Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K-26-30 / V 205-4/99 tanggal 9 Desember 2019 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019 dan Pengumuman Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 / Pansel-CPNS/MA/11/2019 tanggal  11 November 2019 halaman 10 point VII perihal jadwal Seleksi, dengan ini diberitahukan Perubahan Jadwal Pelaksanaan … Baca Selengkapnya Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CPNS Mahkamah Agung