(Download Sema No. 1 / 2018 disini)

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pada tanggal 23 Maret 2018 telah diterbitkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO). Dengan adanya Sema No. 1 Tahun 2018 tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan dalam hal ini terhadap tersangka dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Adapun petunjuk yang diberikan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.
  2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.
  3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Tentunya hal ini merupakan bentuk terobosan hukum yang memang perlu dilakukan oleh Mahkamah Agung, sehingga menjadi keseragaman pelaksanaan teknis peradilan di lingkungan peradilan umum, sehingga hanya tersangka yang tidak dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) saja yang dapatmengajukan permohonan praperadilan. (Admin)

 

 

 

 

Pengumuman Tilang

Statistik Pengunjung

2 4 7 0 3
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
54
76
24703
0
2345
3696
24703
IP Anda : 54.196.42.8
2018-08-22 12:52